Jermi Haning

Tedapat banyak sumber beasiswa untuk bis akuliah ke New Zealand.  Tetapi New Zealand ASEAN Scholar Awards (NZAS) adalah yang sumber beasiswa terbesar. Setiap tahun terdapat sekitar 50-an penerima beasiswa ini dari Indonesia. NZAS mencakup semua biaya, baik biaya kuliah maupun biaya hidup. Untuk biaya hidup, setiap mahasiswa memperoleh beberapa jenis tunjangan/bantuan biaya, yaitu: 1. Biaya mengurus Visa sewaktu masih di Indonesia; 2. Tiket ekonomi dari kota terdekat di Indonesia ke kota tujuan di New Zealand; 3. Asuransi perjalanan saat melakukan perjalanan ke New Zealand; 4. Tunjangan awal untuk akomodasi dll sebesar $  5. Asuransi kesehatan 6. Biaya hidup $ /2 minggu; 7. Biaya tutorial dll $/tahun; 8. Tiket pergi pulang untuk reuni ke Indonesia pada akhir tahun; 9. Tunjangan tambahan awal tahun, setelah tahun pertama $ ; 10. Biaya penelitian dan tiket pergi pulang ke Indonesia; 11. Tunjangan tambahan (reintegration) pada akhir pendidikan $. Apakah tun

Dear friends, Pengalaman saya membuktikan bahwa modal semangat dan kerja keras sangatlah cukup untuk bisa melanjutkan kuliah bahkan hingga bisa kuliah ke luar negeri. Saya terlahir dari keluarga dengan kemampuan ekonomi sangat amat terbatas. Semasa kecil, makan setiap hari adalah hal yang sangat istimewa. Hampir semua keluarga di Pulau Rote pada era 1970-an hingga 1980-an mengalami hal yang serupa. Sehingga saya tidak pernah membayangkan akan bisa melanjutkan kuliah. Yang ada dibenak saya adalah langsung memasuki dunia kerja setamat SMA. Yang saya maksudkan dengan dunia kerja disini adalah bekerja sebagai petani di sawah. Namun sebelum memasuki dunia kerja, saya tetap punya ambisi yang kuat untuk bisa meraih prestasi tertinggi di SMA. Saya tidak mau patah semangat karena mengetahui bahwa saya tidak punya modal keuangan yang cukup untuk bisa kuliah. Ternyata dengan semangat pantang menyerah ini, saya dapat berprestasi di SMA dan bisa melanjutkan kuliah ke STPN ( 1992/ D3 ), IIP (

Determinasi Struktural Dan Kultural Birokrasi: Studi kasus di NTT by Jermi Haning

Accountability for Performance in Local Government in Indonesia by Jermi Haning

Governing Micro Finance Program in NTT by Jermi Haning

Review Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif by Jermi Haning

Analisis Manajemen Rantai Pasok Produk Perikanan di Rote by Jermi Haning

Strategi Pengentasan Kemiskinan Partisipatif by Jermi Haning

Membangun Akuntabilitas Daerah Otonom by Jermi Haning

Case study research, either single or multiple, has been increasingly used in a number of disciplines in the last few years (Creswell, 2007; Yin, 2014). However, at the same time, there has been an increasing number of critics as well. The critics argue that case study research is problematic. The arguments include that case studies lack methodological rigor (Gibbert, Ruigrok, & Wicki, 2008), are ambiguous in data collection methods (Verschuren, 2003), and have limited generalizability (Hillebrand, Kok, & Biemans, 2001; Kennedy, 1979). Despite the criticism, some experts argue that case studies offer a better understanding of specific phenomena that is often neglected by ordinary research designs that focus more on the generalization (Creswell, 2007, 2014; Stake, 1995; Yin, 2014). This essay reviews a collective case study design by Ho, Woodley, Cottrell, and Valentine (2014) in Vietnam, entitled “A multilevel analytical framework for more-effective governance in human

Dari Government (Oposisi) ke Governance (Komposisi): Reorientasi Peran Partai Politik I. PENDAHULUAN Sudahkah partai politik memainkan peranan yang semestinya dilakoni? Jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan ini tentu bervariasi. Mungkin ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum atau ada yang bilang masih sebagian. Namun mungkin kebanyakan jawaban akan lebih cenderung jatuh pada pilihan ketiga. Para pakar mengaitkan kecenderungan jawaban tersebut di atas dengan fenomena euphoria politik yang lahir setelah pengekangan politik praktis yang lama oleh rezim otoriter. Pengalaman sejarah kita memperlihatkan bahwa untuk jangka waktu yang sangat lama peranan partai politik direduksi sedemikian rupa sehingga hampir-hampir tidak ada ruang yang cukup untuk berkreatifitas. Semua aktifitas partai politik diawasi, dibatasi dan dikontrol secara ketat. Bahkan upaya penyusupan, pembusukan dari dalam hingga devide at empera para elite partai oleh alat-alat pemerintah sering mewarnai dinami

Akhir April 2007, Presiden meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Palu, Sulawesi Tengah. Lokasi peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri amat strategis karena Palu berbatasan dengan Poso, salah satu daerah konflik di Indonesia yang menyebabkan banyak korban nyawa, harta, dan kemiskinan. Dampak konflik yang paling hakiki adalah kemiskinan relasional (relational poverty) yang tidak mudah dipulihkan dengan kebijakan berbasis anggaran (Myers 2003). Argumentasi Myers—yang dibangun dari konsep poverty trap (Chambers 1983), lack of social power (Friedman 1992), disempowerment (Christian 1994), dan lack of freedom to grow (Jayakaran 1996)—adalah bahwa poverty is a result of relationships that do not work, that are not just, that are not for life, that are not harmonious or enjoyable. Karena itu, kehadiran Presiden diharapkan dapat membawa efek bola salju yang akan memulihkan relasi berbagai stakeholders yang berselisih. Hal ini seiring d