Jermi Haning

Hingga saat ini media masa nasional masih menyoroti kontroversi seputar Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin. Ada yang mendukung kebijakan ini, tetapi banyak juga yang menolaknya. Yang mendukung melihat BLT adalah bagian dari kebijakan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Neoliberalism mengakui peran terbatas pemerintah dalam menanggulangi kegagalan (liberalisasi) pasar. Bahwa mekanisme pasar akan melahirkan yang menang dan yang kalah" merupakan hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah sikap tidak acuh terhadap nasib si kalah, baik oleh masyarakat maupun negara. Namun kepedulian pemerintah dapat memiliki makna ganda yang rawan pemahaman yang beranekaragam hingga penolakan. Mereka yang menolaknya melihat BLT bukan merupakan strategi yang tepat. Mereka berpendapat bahwa BLT yang merupakan salah satu ciri negara kesejateraan hanya melemahkan kemampuan keuangan pemerintah, meningkatkan ketergantungan dan melemahkan produktifitas ekonomi, dan melemahkan modal sosial yang

Apapun pesoalan yang sebenarnya yang terjadi dengan PDAM Kupang, warga Kota Kupang tentu saja tidak mengenal siapa itu Pemerintah Kabupaten Kupang. Yang dikenal hanyalah PDAM Kupang dan Pemerintah Kota Kupang. Bahkan mereka tidak tahu dan tidak mau tahu soal hal lain tentang PDAM Kupang dan status kepemilikannya. Yang ingin diketahui adalah pelayanan yang memuaskan: air mengalir dengan lancar, tidak ada kebocoran disana sini, antrian di loket pembayaran tidak terlalu lama dan jumlah tagihan rekening sesuai dengan jumlah penggunaan air. Bila terjadi permasalahan mereka ingin tahu apa ada prosedur pengaduan yang jelas dan pasti yang dibangun baik itu oleh PDAM maupun Pemerintah Kota Kupang. Salah satu hal yang perlu dipahami bersama adalah menyangkut kepemilikan PDAM Kupang yang notabenenya adalah milik Pemerintah Kabupaten Kupang. Untuk menyelesaikan permasalah yang meliputi PDAM, menurut hemat penulis Pemerintah Kota Kupang harus menyadari status kepemilikan ini. Selaku perusahaan ya

Bisa dibilang masih terlalu dini untuk mewacanakan figure Walikota Kupang pasca Lerik. Namun bukan rahasia lagi, persiapan kearah itu oleh beberapa kandidat sudah semakin tercium. Dengan keterbatasan sumber daya, penulis sendiri sudah bermimpi untuk ikut berlaga. Mengapa? Kalau mengamati kecenderungan umum para pemilih di Indonesia yang kebanyakan menjatuhkan pilihan lebih berdasarkan pada tertimbangan emosional, maka rasa-rasanya penulis bisa lolos jadi Walikota Kupang. Semua persyaratan di atas hampir dimiliki oleh penulis. Pertama, kalau harus harus putera daerah sebagaimana kecenderungan yang terjadi selama ini, maka tidak diragukan lagi, saya memenuhi syarat ini. Kedua, kalau harus Kristen, saya juga bisa. Saya terlahir dari keluarga Kristen, walaupun kehidupan saya belum tentu sesuai dengan ajaran Kristen. Ketiga, kalau harus laki-laki, maka sudah pasti saya memenuhi syarat ini. Keempat, kalau harus birokrat, saya juga bisa. Saya sudah menjadi PNS selama kurang lebih 12 tahun d

Wacana reformasi (retrsukturisasi) birokrasi organisasi pemerintah daerah saat ini memasuki tahapan implementasi. Beberapa daerah telah melakukan analisis berbagai hal untuk merombak birokrasi mereka sesuai dengan preskripsi PP 8/2003 dan kondisi riil masing-masing daerah. Flores Timur (Pos Kupang, 14 Desember 2005) akan menjadi leading district dalam melakukasn kick-off restrukturisasi birokrasi. Diberitakan bahwa akan ada sekitar 8 dinas dan 448 jabatan yang akan dipangkas/ditiadakan. Dari aspek finansial, pemangkasan ini akan menghemat dana rutin APBD sekitar 5 miliar rupiah. Pasalnya dengan penghematan ini, maka belanja publik dapat ditingkatkan. Namun akankah struktur baru organisasi maupun anggaran belanja ini membawa perubahan kultural yang substantif masih bisa diperdebatkan. Pada dasarnya overarching aim dari reformasi birokrasi adalah peningkatan akuntabilitas birokrasi. Perombakan struktur yang dilakukan hanya alat, bukan tujuan. Apa artinyanya memiliki badan yang langs

Kelaparan adalah penderitaan tahunan bagi anak bangsa yang kebetulan mendiami NTT. Hampir bisa dikatakan tiada tahun yang berlalu tanpa persoalan yang berkaitan dengan pangan, gizi dan kelaparan. Awal tahun 2006, dilaporkan (Tempo Interaktif 18/03/06) ada sebanyak 16 balita tewas di RS Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat, akibat komplikasi busung lapar, pneumonia dan penyakit ikutan lainnya. Kemudian Kompas (10/06/06) melaporkan pengakuan Bupati Sikka, Alex Longginus, bahwa lebih dari 60 ribu masyarakat di wilayah itu menderita kelaparan karena kehabisan bahan makanan. Penderitaan yang dilaporkan sudah diluar batas toleransi. Hingga hari kamis (14/06/06), satu bulan setelah diketahui adanya kelaparan, Metrotv melaporkan bahwa warga masih mengkonsumsi putak, sejenis bahan makanan yang umumnya hanya untuk makanan ternak. Data yang tersedia pada Badan Bimas Ketahanan Pangan NTT lebih mengejutkan.Ancaman kelaparan saat ini sedang menghantui tujuh kabupaten lainnya: Ngada, End

“Lebih baik hujan batu di negeri sendiri dari pada hujan emas di negeri orang lain” menyesatkan dan meninabobokan penduduk miskin. Tanah yang subur (kolom susu) dan keluarga yang banyak membuat penduduk miskin tergilas oleh hujan kapitalis yang menyenyakan tidur siang. Tetapi fakta ini juga yang terjadi pada kebijakan publik yang tertidur pulas. Kehadiran Flobamora Mall di Kupang di awal tahun 2000-an, disusul Lippo Mal di akhir 2014 sebagai contoh, disambut dengan antusias. Masyarakat senang menjadi tuan rumah pusat pembelajaan modern, satu atap, serba ac dan bahkan serba Rp.5000. Namun dampak negatifnya cepat dan sangat terasa. Beberapa tetangga di Oebufu tidak hanya berkurang omzet penjualan di usaha mereka [kios dan toko] tetapi juga kehilangan tanahnya akibat berkurangnya pasar tradisional yang menjadi andalannya dan meningkatnya nilai jual tanah. Masyarakat lebih senang berbelanja di supermarket dari pada di warung kecil dan yang pasti biaya sewa beralih ke mall dari pada